KOLABORASI UNTUK UMKM YANG LEBIH BERDAYA


 KOLABORASI UNTUK UMKM YANG LEBIH BERDAYA

Membangun dan mengembangkan usaha tidak cukup hanya dengan memiliki produk yang baik dan strategi pemasaran yang menarik. Di tengah perkembangan dunia usaha yang semakin dinamis, legalitas menjadi salah satu bagian penting yang perlu diperhatikan oleh setiap pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Legalitas memberikan kepastian bagi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya sekaligus menjadi salah satu bentuk perlindungan dan kepercayaan bagi konsumen.

Melihat pentingnya pemahaman tersebut, HAM LAW & JUSTICE bersama KKN Kedung Dawa UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon menyelenggarakan Seminar Online Legalitas NIB & Sertifikasi Halal. Kegiatan ini menjadi ruang edukasi bagi masyarakat dan pelaku usaha untuk memahami lebih dekat mengenai pentingnya legalitas dalam menjalankan serta mengembangkan usaha.

Kolaborasi antara dunia akademik dan praktisi hukum ini menjadi langkah nyata untuk menghadirkan pengetahuan hukum yang lebih mudah dipahami dan dekat dengan kebutuhan masyarakat. Melalui kegiatan tersebut, peserta tidak hanya diajak memahami aspek administratif, tetapi juga melihat legalitas sebagai bagian dari upaya membangun usaha yang lebih tertata, aman, dan memiliki daya saing.

Seminar Online Legalitas NIB & Sertifikasi Halal membahas dua hal yang memiliki peran penting dalam perjalanan sebuah usaha, yaitu Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikasi halal.

NIB merupakan identitas sekaligus bagian dari legalitas usaha yang diperoleh melalui sistem Online Single Submission (OSS). Berdasarkan PP Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, untuk kegiatan usaha berisiko rendah, NIB menjadi jenis Perizinan Berusaha dan berfungsi sebagai bukti legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha. Bagi Usaha Mikro dan Kecil dengan kegiatan usaha berisiko rendah, NIB juga berlaku sebagai perizinan tunggal sesuai ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, sertifikasi halal menjadi bagian penting bagi pelaku usaha, khususnya yang menghasilkan produk yang dikonsumsi atau digunakan oleh masyarakat. Sertifikat halal memberikan kepastian mengenai status kehalalan suatu produk sekaligus dapat meningkatkan kepercayaan konsumen.

Dalam kegiatan ini, peserta diberikan pemahaman bahwa proses membangun usaha tidak hanya berhenti pada bagaimana produk dibuat dan dipasarkan. Pelaku usaha juga perlu memperhatikan aspek hukum, administrasi, keamanan produk, serta pemenuhan ketentuan halal sesuai dengan bidang usahanya.

Bagi UMKM, pemahaman tersebut menjadi semakin penting karena legalitas dan sertifikasi halal dapat menjadi bagian dari langkah untuk meningkatkan kredibilitas usaha. Dengan pengetahuan yang memadai, pelaku usaha diharapkan mampu menjalankan usahanya secara lebih tertib dan mempersiapkan diri untuk berkembang ke tingkat yang lebih luas.

Pelaksanaan perizinan berusaha saat ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Peraturan ini mengatur penyelenggaraan perizinan berbasis risiko, termasuk Perizinan Berusaha, layanan OSS, pengawasan, serta berbagai ketentuan yang berkaitan dengan kegiatan usaha. PP tersebut mulai berlaku pada 5 Juni 2025 dan menggantikan PP Nomor 5 Tahun 2021.

Sementara untuk sertifikasi halal, salah satu dasar utamanya adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, sebagaimana telah diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Undang-undang tersebut mengatur penyelenggaraan Jaminan Produk Halal serta rangkaian proses untuk menjamin kehalalan produk.

Ketentuan tersebut kemudian dilaksanakan melalui PP Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Peraturan ini mengatur bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia pada prinsipnya wajib bersertifikat halal sesuai ketentuan dan tahapan yang berlaku.

Bagi pelaku usaha mikro dan kecil, terdapat pula mekanisme sertifikasi halal melalui pernyataan halal dengan pendampingan proses produk halal sesuai ketentuan BPJPH.

Seminar Online Legalitas NIB & Sertifikasi Halal menjadi salah satu bentuk kolaborasi positif antara HAM LAW & JUSTICE dan KKN Kedung Dawa UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon dalam meningkatkan literasi hukum masyarakat, khususnya bagi pelaku UMKM.

Melalui kegiatan ini, diharapkan masyarakat semakin memahami bahwa membangun usaha bukan hanya tentang menghasilkan produk dan mendapatkan keuntungan. Ada aspek legalitas, kepastian hukum, perlindungan usaha, serta kepercayaan konsumen yang perlu dibangun sejak awal.

Kolaborasi antara akademisi dan praktisi hukum menjadi langkah sederhana namun berarti untuk mendekatkan pengetahuan hukum kepada masyarakat. Dengan legalitas yang lebih tertata dan pemahaman mengenai sertifikasi halal yang lebih baik, UMKM diharapkan mampu tumbuh menjadi usaha yang lebih berdaya, terpercaya, dan siap berkembang.


Muhammad Abyan, S.H

Akademisi | Paralegal

Lokasi: Cirebon, Kota Cirebon, Jawa Barat, Indonesia

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Demonstrasi Bukan Sekadar Aksi Massa: Menguji Batas Kekuasaan Negara dan Hak Warga Negara

Gambar
  Demonstrasi Bukan Sekadar Aksi Massa: Menguji Batas Kekuasaan Negara dan Hak Warga Negara         Ketika ribuan orang turun ke jalan, persoalannya tidak sesederhana jalanan menjadi macet atau aparat harus mengamankan kerumunan. Demonstrasi adalah salah satu cara masyarakat berbicara ketika saluran formal dianggap belum cukup untuk menyampaikan keresahan. Menjelang 27 Agustus 2026, sejumlah kelompok masyarakat dan mahasiswa kembali merencanakan aksi di depan Gedung DPR/MPR RI. Salah satunya adalah Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) yang menyatakan akan membawa sejumlah tuntutan dan memperkirakan sekitar 1.000 massa hadir. Di sisi lain, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu juga merencanakan aksi dengan tuntutan antara lain percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa demonstrasi bukan sekadar persoalan jumlah massa. Ada persoalan yang jauh lebih mendasar: ketika rakyat turun ke jalan untuk menyampaikan kritik, sampai di ma...
Baca selengkapnya

PENDAMPINGAN ADMINISTRASI PERKARA PERCERAIAN

Gambar
  PENDAMPINGAN ADMINISTRASI PERKARA PERCERAIAN      HAM Law and Justice memberikan pendampingan hukum dalam proses administrasi perkara perceraian di wilayah Brebes. Pendampingan ini dilakukan sebagai bentuk pelayanan hukum kepada masyarakat yang sedang menghadapi proses perceraian, khususnya dalam memahami tahapan administrasi dan persyaratan yang perlu dipenuhi sebelum perkara diajukan ke pengadilan. Dalam praktiknya, proses perceraian tidak hanya berkaitan dengan persoalan hubungan antara suami dan istri, tetapi juga membutuhkan pemahaman mengenai prosedur hukum dan kelengkapan administrasi. Oleh karena itu, pendampingan diberikan agar klien dapat memahami dokumen yang diperlukan, mekanisme pendaftaran perkara, serta tahapan administrasi yang harus dilalui sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam kegiatan pendampingan tersebut, HAM Law and Justice membantu klien dalam mempersiapkan dan memeriksa kelengkapan dokumen yang diperlukan untuk proses perkara perceraia...
Baca selengkapnya

Koordinasi dengan BPSK Indramayu Terkait Tindak Lanjut Permasalahan Konsumen

Gambar
 Koordinasi dengan BPSK Indramayu Terkait Tindak Lanjut Permasalahan Konsumen Penyelesaian permasalahan konsumen membutuhkan pemahaman yang baik terhadap hak konsumen, kewajiban pelaku usaha, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia. Dalam praktiknya, tidak semua persoalan harus langsung dibawa ke jalur pengadilan. Terdapat mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dapat ditempuh sesuai dengan karakter dan pokok permasalahan. Sebagai bagian dari proses pendampingan hukum, HAM LAW & JUSTICE melaksanakan koordinasi dengan pihak Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Indramayu . Koordinasi tersebut dilakukan dalam rangka membahas tindak lanjut permasalahan pelayanan khusus yang sebelumnya dialami oleh seorang konsumen dalam memperoleh layanan perbankan di BRI Unit Segeran, Indramayu . Langkah koordinasi ini menjadi bagian dari upaya untuk memahami persoalan secara lebih menyeluruh sekaligus menentukan mekanisme penyelesaian yang sesuai deng...
Baca selengkapnya